Contoh: Kekerasan domestik, pelecehan seksual, atau perdagangan manusia yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Ekonomi dan Sosial: Contoh: Pembatasan akses masyarakat terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan yang memadai. Konflik Bersenjata dan Pelanggaran HAM:
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Julius Ibrani mengkritik cara pemerintah buat menyelesaikan 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat melalui mekanisme di luar pengadilan atau non-yudisial hanya sekadar memberikan santunan dan tidak menyentuh inti permasalahan yakni memperjuangkan Peneliti Elsam Miftah Fadli mengatakan, pelanggaran HAM berat memang masuk dalam agenda Jokowi dalam RANHAM 2015-2019. Namun upaya penyelesaian hanya sebatas koordinasi. Kini, dua kementerian, yakni Kemenkopolhukam dan Kemenkumham tengah menggodok dua regulasi berbeda dalam penyelesaian HAM masa lalu.Kepercayaan yang diberikan Myanmar kepada Indonesia untuk ikut menyelesaikan krisis Rohingya diharapkan dapat mendorong ASEAN agar lebih memperhatikan persoalan HAM yang melampaui batas-batas negara.
Keluarga korban tidak dapat jaminan pemulihan trauma dan tidak ada jaminan oleh negara untuk tidak melakukan pelanggaran HAM yang berulang. Menurut data, setidaknya masih terdapat 12 kasus HAM berat yang belum terselesaikan. Dari sini dapat dilihat masih kurang mampunya negara dalam menyelesaikan masalah HAM dan menjamin keutuhan nilai HAM.
Presiden Joko Widodo mengatakan, sebagai kepala negara, dia mengakui dan menyesalkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di berbagai peristiwa. Presiden berjanji memulihkan hak Mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam UU 26/2000 yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. UU 26/2000 hanya mengadopsi 2 dari 4 kejahatan internasional yang diatur dalam Statuta Roma, yakni kejahatan genosida Pada April 2015 Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan pemerintah akan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus penembakan 12 Mei 1998.
Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM, namun sampai sekarang kasus-kasus tersebut belum juga terselesaikan. dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi
